Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat khawatir soal kenaikan harga BBM subsidi
Banyak pihak menyatakan tidak setuju dengan rencana kenaikan harga BBM Subsidi. Karena di khawatirkan akan memicu Inflasi tidak terkendali yang membebani Rakyat.
Sedangkan APBN 2022 Semester I masih surplus sehingga masih sanggup memberikan subsidi energi hingga Rp502 Triliun. Disamping itu harga minyak dunia juga pun sedang turun dibawah 100 Dollar AS per Barrel padahal asumsi ICP dalam APBN di angka 100 dolar AS per barel.
yang seharusnya lebih diperhatikan oleh pemerintah adalah aturan penyaluran BBM subsidi agar benar-benar digunakan oleh rakyat yang berhak. “(Pemerintah) memastikan penyaluran BBM Subsidi untuk kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan produksi dan distribusi skala rakyat dan berkaitan dengan pangan dan bahan-bahan pokok lainnya, seperti kegiatan pada sektor pertanian, perikanan dan umkm. Sehingga, subsidi sebesar Rp 502 triliun tepat sasaran,”
Menanggapi rencana tersebut, Dinas Sosial Jabar mengaku belum mendapatkan arahan terkait rencana kenaikan harga BBM Bersubsidi.
Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jawa Barat mengungkapkan belum menerima informasi atau arahan terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat akibat rencana kenaikan BBM Subsidi. Mereka masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat. “Maaf, belum ada keterangan resmi soal (BLT) dari Kementerian Sosial (Kemensos),” kata Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Dodo Suhendar.
Sedangkan menurut Sekretaris Komisi V DPRD Jawa Barat Memo Hermawan saat ditanyakan perihal ini beliau menyampaikan bahwa kenaikan bbm ini haruslah diterima oleh segala pihak sebab keputusan pusat tidak mungkin tanpa dasar “ya kita yang didaerah ini kan tidak ada kewenangan untuk menentukan naik atau tidaknya harga BBM jadi yakalau pusat sudah memutuskan, kita yang didaerah harus menerima dan minyakapi hal tersebut, bisa jadi kondisi global yang seperti ini membuat pusat mengambil keputusan ini”
