Industri Tekstil Khawatir Ada Lobi-lobi Importir

Pertumbuhan industri Tekstil dan Produk Tekstil di kuarter pertama 2022 yang mencapai 12,45% (YOY), tidak lantas membuat para pemain di sektor ini bisa tenang menghadapi kuarter berikutnya hingga akhir tahun, pasalnya ancaman produk impor baik yang legal maupun unprosedural mulai kembali membanjari pasar domestik.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wirawasta menyatakan bahwa capaian pertumbuhan industri kuarter satu utamanya didorong oleh penjualan dalam negeri yang meningkat tajam sebagai dampak momen lebaran dan investasi baru dalam rangka penambahan kapasitas produksi dari hulu sampai hilir, selain ada tambahan dari neraca perdagangan yang kian membaik.

“Para pengusaha kembali berinvestasi menambah kapasitas usai serangkaian kebijakan pemerintah terkait pembatasan impor” jelas Redma dalam siaran persnya, Selasa (31/5).

Namun keadaan berbalik di kuarter kedua pasca Kementerian Perdagangan kembali membuka keran impor tekstil untuk importir umum (API-U) dengan alasan untuk bahan baku industri Kecil menengah (IKM).

“Ini alasan yang agak aneh, karena selama 3 kuarter terakhir telah terbukti bahwa industri dalam negeri sangat mampu mensuplai bahan baku untuk IKM dan puncaknya di Q1 2022 ketika permintaan naik, kami sangat mampu mensuplai bahan baku untuk IKM” kata Redma.

Redma menenggarai bahwa ada lobi importir yang berkepentingan dibalik pemberian ijin impor ini.

“Ya impor sih boleh-boleh saja, tapi jangan hancurkan industri dalam negeri, suplai dalam negeri kan sudah terbukti mencukupi, kenapa harus impor?, ungkap Redma.

Kemudian Redma menjelaskan bahwa kebijakan ini menjadi kontra-produktif dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan investasi dan memberikan lapangan pekerjaan untuk masyarakat.

“Kami sangat mengkhawatirkan kinerja sector ini di kuater 2 dan seterusnya, terlebih ada tekanan dari sisi biaya yaitu kenaikan bahan baku, kenaikan tarif listrik dan kenaikan PPN” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jawa Barat, Ian Syarif, mengatakan bahwa sebagian besar barang impor yang beredar dipasar baik grosir maupun online melakukan penjualan tanpa pembayaran PPN sehingga produk dalam negeri kalah saing karena praktik unfair.

“Bagaimana bisa kami menaikan harga jual kalau banyak barang impor yang jual tanpa PPN” katanya.

Ian berharap agar pengawasan terhadap barang impor juga diperketan agar tercipta level playing field yang sama dipasar domestik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *