Peranan Pemerintah Menanggulangi Bantuan Sosial Belum Efektif

TEKSTILPOST.ID – Maraknya kejahatan yang terjadi dinegara ini terutama dalam mengenai kejahatan kekerasan seksual yang melibatkan anak dibawah umur. Pemerintah harus bergerak cepat untuk mengatasi permasalahan tersebut sebagaimana yang sudah diatur dalam UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam pasal 23 ayat 1 yang berbunyi “ negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak”

Pada 19 Februari 2022, Memo Hermawan selaku anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) yang ditemui di kantor DPRD Jawa Barat, beliau mempertanyakan tentang peranan dinas sosial dalam mengentaskan permasalahan sosial yang dinilai belum cukup efektif untuk masyarakat. Terutama mengenai kebutuhan untuk perlindungan terdahap orang dewasa dan anak. Sebab tidak hanya mengenai kebutuhan sembako, ada hal yang lebih penting dari itu yakni harus bisa memanusiakan manusia.

Memo Hermawan menyampaikan “kalau kata saya, sedikit yang bertanggung jawab terkait hal ini, hanya konsep saja. Misal seperti Komnas HAM yang bersifat non kementrian hanya dapat mengelola anggaran operasional, kalau menanggulangi ribuan orang di seluruh Indonesia uang dari mana”.

“Mental sosial budaya serta masa depan anak bangsa menjadi tanggung jawab pemerintah, jika dikaitkan dengan beberapa kejadian belakangan ini mengenai pemerkosaan dan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku bisa terjerat dengan hukuman seumur hidup serta denda 500 juta. Tetapi denda tersebut dilimpahkan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), menurut saya, itu tidak dibenarkan sebab denda tersebut tetap menjadi beban pelaku ataupun keluarga dari pelaku tersebut.

Ketersediaan payung hukum, seharusnya lebih ditekankan kembali kepada siapa yang bertanggung jawab. Mengenai masalah kebutuhan masyarakat bukan hanya mengenai pemberian sembako. “sekelompok orang turut berpartisipasi untuk memberikan dukungan, sumbangan ataupun ilmu mengajar. Akan tetapi itu saja tidak cukup untuk membantu. Karena itu semua tidak dapat dikatakan selesai secara manusiawi. Sebab yang dibutuhkan ialah dukungan secara moril maupun materil serta hak seutuhnya yang harus diperoleh” pungkas Memo Hermawan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *