Sikapi kenaikan upah buruh yang kecil, Ketua Fraksi PDI-P Jawa Barat usulkan ini

Bandung 30 November 2021, Dengan dikeluarkanya Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, memicu rentetan aksi disejumlah daerah di Indonesia, tak terkecuali di Jawa Barat, ribuan masa aksi dari berbagai elemen buruh yang ada di Jawa Barat bersatu untuk menyampaikan keberatannya atas penetapan upah minimum pekerja yang disampaikan pemerintah pusat minggu lalu, UMP Jabar 2022 telah ditetapkan Rp1,841,487,31 naik 1,7 persen dibandingkan dengan 2021 ujar Sekretaris Daerah Jawa Barat dimana kenaikan ini mengacu kepada UU 23 2014, UU 11 2020 tentang Ciptakerja dan berikutnya PP 36 2021 tentang pengupahan.

          Melihat problematika berkaitan dengan buruh ini dalam suatu kesempatan setelah rapat paripurna Ketua Fraksi PDI-P DPRD Provinsi Jawa Barat saat ditemui awak media menjelaskan, bahwa pengupahan buruh saat ini belum memiliki formulasi ideal yang dapat menyejahterakan berbagai pihak yang terlibat, dimana keseluruhan ini harus mengacu kepada angka kelayakan hidup, “sebelum kita mengeluarkan upah bagi para pekerja, seharusnya pemerintah memiliki acuan angka kelayakan hidup bagi masyarakatnya” ujar Memo Hermawan.

          Angka kelayakan hidup ini dimaksudkan agar setiap masyarakat dapat terukur kebutuhan kebutuhan yang menunjang kesejahteraannya, leih jauh angka kelayakan hidup juga dapat dijadikan plafon kewajiban awal para pengusaha dalam memulai bisnis di Indonesia, bila melihat di Negara Tiongkok bagaimana kelayakayan hidup masyarakatnya dipikirkan sehingga berdampak kepada upah pegawai yang besar dan produktifitas yang tinggi, karena keberlangsungan hidupnya sudah dijamin mulai dari kesehatan, pendidikan anak dllnya, ini yang belum ada di Indonesia, dimana Negara belum menjamin keberlangsungan hidup masyarakat khususnya teman-teman buruh

          Adanya UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dijadikan payung hukum penetapan upah minimum saat ini pun menjadi polemik, pasalnya pada tanggal 25 november lalu Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa UU Cipta Kerja Inskonstitusional bersyarat dan harus diperbaiki dalam waktu 2 tahun, keputusan ini tentu memiliki dampak terhadap kebijakan yang dipayungi oleh Undang-Undang ini.

          Kemudian dalam kesempatan itu juga Ketua Fraksi menegaskan adanya Tripartit justru menjadi celah kompromi bagi para pengusaha untuk mengabaikan kewajibannya sehingga hak-hak buruh tidak terakomodir, kewajiban Negara yaitu melindungi serta mensejahterakan masyarakatnya, “ Tripartit yang ada saat ini seperti mengantarkan kaum buruh ke mulut singa, karena Tripartit kerap kali dimanfaatkan para pengusaha untuk kompromi dengan pemerintah dalam mengakomodir kepentingan pengusaha” tegasnya.

Oleh : Santri Agung Wardana

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *