Buruh Perempuan Rentan Alami Pelecehan Seksual

TEKSTILPOST.ID – Aliansi Pekerja/Buruh Garmen Alas Kaki dan Tekstil Indonesia (APBGATI) memaparkan sebuah riset dari Perempuan Mahardika tahun 2017.

Berdasarkan riset tersebut, terungkap bahwa 56,5 persen dari 773 buruh perempuan yang bekerja di 38 perusahaan garmen pernah mengalami pelecehan seksual di pabrik.

Mirisnya lagi, dari 437 buruh perempuan korban pelecehan seksual, sebanyak 93,6 persen tidak melaporkan pelecehan seksual yang dialaminya.

Hal ini disampaikan dalam RDPU Baleg RI dengan APBGATI terkait Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang berlangsung secara hybrid, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Menurut APBGATI, sektor garmen yang didominasi oleh perempuan rentan terjadi kasus kekerasan seksual. Kasus ini seperti fenomena gunung es, banyak kasus namun tidak terlaporkan.

Karena itu, APBGATI mendorong agar pengesahan RUU PKS dapat menjadi payung hukum perlindungan semua pihak.

Dimulai dari pencegahan, pengawasan, penanganan kasus, hingga pemulihan bagi korban dengan pendekatan yang sensitif gender.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Luluk Nur Hamidah menanggapi permasalahan ini.

Senada dengan APBGATI, Luluk menegaskan, perempuan pekerja di kawasan pabrik sangat rentan mendapatkan kekerasan seksual.

Kekerasan seksual itu, lanjut Luluk, dimulai dari sejak perempuan membutuhkan pekerjaan, bertemu calo/agen, hingga ketika telah berada di tempat kerja karena adanya ketimpangan relasi sosial atasan-bawahan.

“Kekerasan seksual itu sebagai suatu hal yang tidak main-main. Suatu yang nyata,” tegas Luluk, sebagaimana dikutip dari dpr.go.id yang diunggah pada Rabu, 25 Agustus 2021.

Dia menjelaskan, posisi pekerja yang powerless dan marjinal membuat mereka tidak bisa berkutik karena ada kepentingan yang harus mereka jaga, mulai dari persoalan ekonomi, keluarga, dan sebagainya.

Meskipun demikian, Anggota Komisi IV DPR RI tersebut mengakui bahwa tidak hanya perempuan yang rentan mengalami kekerasan seksual di tempat kerja.

Ada juga lelaki yang menerima kekerasan seksual, baik intimidasi (power) yang berasal dari sesama lelaki maupun perempuan.

Karena itu, dalam dinamika pembahasan RUU PKS, pernah terlintas masukan bahwa pelaku kekerasan tidak boleh dilihat sama dari sisi relasi dengan korban.

Hal ini berkaitan dengan pemberatan hukuman bagi para pelaku kekerasan yang seharusnya memiliki kewenangan untuk melindungi orang-orang, baik yang ada di lingkup keluarga atau tempat kerja.

“Kalau misalnya pelaku itu memiliki hubungan relasi yang sangat dominan terhadap korban, misalnya orang tua melakukan kekerasan seksual terhadap anak, apakah didapatkan pemberatan hukuman?” tanya Luluk.

Ataupun mekanisme tertentu yang menjadi pemberat apabila majikan dan supervisor melakukan kekerasan, padahal seharusnya mereka berperan sebagai orang yang memberikan perlindungan di lingkup kerja.

Karena itu, Luluk mengapresiasi hasil riset yang disampaikan oleh APBGATI tersebut kepada Baleg DPR RI. Sebab, dari hasil riset tersebut menunjukkan kekerasan seksual tidak mengenal tempat juga tidak pilih gender pelaku dan korbannya.

“Sehingga, titik rentan itulah yang harus kita lindungi. Korban adalah korban, pelaku adalah pelaku,” tegas wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Tengah IV ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *