Kondisi Industri Tekstil Kian Kritis Tanpa Kepastian Jaminan Pasar

TEKSTILPOST.ID – Manufaktur Indonesia mengalami penguatan Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia secara signifikan. Namun, kenaikan PMI belum terjadi pada industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional sehingga pertumbuhan industri tekstil pada kuartal I/2021 masih terkontraksi 13,28%. Tanpa adanya dukungan kebijakan dari pemerintah, sector strategis yang menyerap tenaga kerja dan penghasil devisa ini akan terus tertekan dalam kondisi kritis hingga sepanjang 2021.

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa,mengatakan, meski kondisi sempat membaik di 2 bulan pertama 2021, sejak Maret utilisasi industri TPT Kembali anjlok hingga rata-rata hanya sekitar 55%. Kondisi pasar dan dayabeli yang belum normal akibat tekanan COVID-19 dihantam oleh barang impor yang kembali membanjiri pasar secara masif.

“Untuk itu kami meminta pemerintah untuk segera menerapkan safeguard pakaian jadi yang akan mendorong aktivasi produksi di Industri Kecil Menegah (IKM) sehingga bisa mendorong kinerja seluruh rantai nilai hingga ke hulu. Sebagaimana hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) yang telah membuktikan bahwa derasnya barang impor ini telah membuat kerugian serius bagi produsen pakaian jadi dalam negeri yang sebagian besar adalah IKM,” kata Jemmy saat konverensi pers, Kamis (10/6/2021).

Terkait dengan adanya penolakan dari retailer terhadap implementasi safeguard ini, APSyFI dan API percaya pemerintah dapat melihat kepentingan yang lebih besar.

“Rakyat Indonesia khususnya masyarakat kelas bawah saat ini lebih membutuhkan pekerjaan untuk bertahan hidup. Penerapan safeguard adalah upaya untuk menyelamatkan 4 juta tenaga kerja di IKM dan UMKM serta 3 juta tenaga kerja di industri besar sebagai penyuplai bahan bakunya yang juga menstimulasi kegiatan ekonomi lainnya didalam negeri termasuk tenaga kerja di sektor retail,” imbuhnya.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta meminta pemerintah untuk menanggulangi impor illegal dan impor borongan unprosedural (under invoice, under volume, under value, pelarian HS dan transhipment) yang masih marak.

“Kami meminta penindakan hukum yang lebih tegas dan serius terhadap pelaku-pelakunya yang sebagian besar justru mendapatkan fasilitas jalur hijau,”

Redma juga menambahkan, maraknya penjualan barang impor melalui platform e-commerce, mereka mengapresiasi langkah dari pemerintah yang membatasi penjualan crossborder untuk 13 produk pakaian jadi. Selanjutnya mereka meminta pemerintah untuk membenahi dan menertibkan importir-importir yang memasukan barangnya melalui Pusat Logistik Berikat (PLB) E-Commerce.

Dari sisi ekspor, ditengah kondisi pasar global yang belum menunjukan perbaikan dari sisi permintaan, industri TPT nasional masih terus berupaya untuk bisa mempertahankan kinerja ekspornya. Namun upaya ini masih terhambat logistik dimana freight cost naik hingga 4 (empat) kali lipat karena minimnya ketersediaan kapal maupun kontainer.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *