Gaungkan Benci Produk Asing, Apa RI Bisa Tanpa Impor?

TEKSTILPOST.ID – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa masyarakat Indonesia harus mencintai produk dalam negeri dan membenci produk asing. Ungkapan tersebut disampaikan oleh RI-1 setelah menerima laporan dari Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi.

Dalam sebuah konferensi yang digelar virtual, Mendag Lutfi meluruskan perkara tersebut. Presiden mengajak masyarakat untuk membenci produk asing bukanlah tanpa alasan.

Jadi begini duduk permasalahannya. Ada platform perdagangan online (e-commerce) asing yang menjual barang-barang impor ke Indonesia dengan strategi predatory pricing.

Secara sederhana strategi ini dilakukan ketika suatu perusahaan menerapkan harga yang sangat rendah untuk produknya sehingga menjadi penghalang bagi pesaingnya untuk masuk ke segmen atau pasar yang sama.

Strategi ini membuat produk-produk dalam negeri terutama untuk kategori fashion kalah saing. Padahal banyak UMKM Indonesia yang menjual berbagai barang lokal di platform e-commerce tersebut.

Dengan adanya predatory pricing, Jokowi geram karena hal ini dapat membunuh UMKM dalam negeri. Apa yang disampaikan oleh Mendag Lutfi sebenarnya tidak lepas dari laporan riset yang diterbitkan oleh institusi internasional.

Dalam sebuah tulisan lembaga internasional itu menyebut bahwa bisnis UMKM di Indonesia terutama untuk kategori fashion muslim harus tergerus karena impor produk asing yang terus menerus menggempur pasar nasional.

Bahkan Mendag Lutfi juga mencontohkan bahwa untuk produk muslim berupa Jilbab saja produk impor bisa dibanderol dengan harga yang sangat murah yakni Rp 1.900/pcs.

Tentu saja ini adalah hal yang memprihatinkan karena sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia serta memiliki industri sendiri justru tidak bisa berdikari. Setelah berita ini mencuat, warga net (netizen) pun ramai ikut memperbincangkan topik ini.

Hashtag #ShopeeBunuhUMKM menggema di dunia maya. Hingga pukul 10.45 WIB ada hampir 6 ribu tweet yang diposting oleh netizen dengan hashtag #ShopeeBunuhUMKM.

Pada dasarnya Indonesia juga memiliki industri untuk produk-produk berupa pakaian serta aksesoris tersebut terlepas dari segmen yang disasar. Industri ini masuk ke dalam kelompok Tekstil dan Produk Tekstil (TPT).

Kendati ekspor TPT Indonesia tergolong besar. Namun keran impor yang terbuka lebar terutama dari China membuat surplus neraca dagang TPT terus menciut dari tahun ke tahun. Sejak 2015-2018, pertumbuhan impor TPT mencapai 26% secara point to point dan 8% secara rata-rata tahunan (CAGR).

Ekspor TPT Indonesia memang tumbuh pada periode yang sama. Namun lajunya tidak setinggi impor. Dari 2015-2018, ekspor tumbuh 7% secara point to point dan 2% secara rata-rata tahunan (CAGR).Banjir impor yang terjadi membuat neraca dagang TPT Indonesia mengalami penurunan surplus dalam kurun waktu empat tahun terakhir.

Pada tahun 2015 surplus neraca dagang dari TPT Indonesia tercatat sebesar US$ 4,4 miliar. Sementara pada tahun 2018, nilai tersebut turun menjadi US$ 3,2 miliar. Artinya surplus neraca dagang TPT Indonesia mengalami penurunan sebesar 27%.

Sebenarnya wajar saja bagi konsumen untuk memilih produk yang murah. Apalagi kalau dengan kualitas yang sama baiknya. Ketika konsumen lebih memilih produk impor ketimbang lokal bukan berarti produk lokal tidak punya kualitas baik. Bukan berarti pula konsumen tidak mencintai produk lokal.

Permasalahannya cukup banyak. Terutama untuk sektor industri TPT. Agar produk lokal lebih kompetitif, pemerintah harus menyelesaikan beberapa tantangan utama yang membuat Indonesia kebanjiran impor produk-produk tekstil dari luar.

Semua masalah tersebut berakar pada daya saing industri TPT dalam negeri yang terus menurun. Sebuah tulisan yang dimuat di situs Asean Briefing menyebut ada permasalahan utama yang dihadapi sektor TPT dalam negeri.

Tingginya harga listrik dan gas dibandingkan dengan negara produsen tekstil lainnya telah menurunkan daya saing Indonesia di pasar internasional. Biaya tenaga kerja juga meningkat setiap tahun.

Sebagai contoh upah minimum di Indonesia telah dinaikkan sebesar 8,5% untuk tahun 2020. Upah minimum negara juga ditetapkan berdasarkan sektornya. ‘Sektor atau industri terkemuka’ di sebuah provinsi, seperti tekstil dan manufaktur garmen, dapat menentukan tingkat upah minimum mereka sendiri, yang juga dikenal sebagai UMSP.

Masalah lainnya adalah mesin-mesin yang mulai menua, yang mengakibatkan produktivitas dan efisiensi yang lebih rendah secara keseluruhan bagi sektor usaha tersebut. Hal ini merusak salah satu kekuatan utama sektor ini yaitu kehadiran industri hulu dan hilir.

Lagipula yang bisa berinvestasi besar untuk mengadakan mesin dan peralatan canggih bisa dibilang hanya besar saja. Selain itu, peningkatan integrasi regional telah mengakibatkan masuknya produk tekstil yang lebih murah ke Indonesia baik secara legal maupun ilegal juga menekan produsen dalam negeri yang lebih kecil.

Beberapa upaya memang sudah dilakukan oleh pemerintah mulai dari adanya Undang-Undang Cipta Kerja guna menarik investasi di sektor-sektor padat karya hingga sempat adanya tarif impor untuk anti-dumping.

Hanya saja reformasi tersebut juga membutuhkan waktu untuk diimplementasikan dan tidak bisa sim salabim langsung jalan. Tren rupiah yang cenderung terdepresiasi setiap tahunnya juga membuat biaya impor bahan baku untuk industri tekstil menjadi semakin mahal sehingga ongkos produksinya menjadi tidak efisien.

Impor bahan mentah, seperti kapas yang dibeli dengan dolar AS dari AS, Brasil, dan Australia senilai antara US$ 300 hingga US$ 600 juta per tahun dan berdampak pada profitabilitas perusahaan yang melayani pasar domestik.

Perusahaan yang lebih besar dengan kapasitas untuk mengekspor produk mereka mendapat keuntungan dari penguatan dolar AS. Namun bagaimana untuk sektor UMKM yang jumlahnya lebih banyak dan tidak mendapatkan akses ke pasar internasional? Merekalah yang selama ini menjadi korban.

Seiring dengan perkembangan teknologi digital yang semakin pesat dan banyaknya UMKM yang go digital, mereka perlu mendapatkan pembinaan yang lebih komprehensif serta pendanaan yang terjangkau.

Apabila pemerintah tidak ingin terus-menerus bergantung pada impor baik untuk industri tekstil, otomotif, elektronik maka perlu kebijakan yang terintegrasi dan holistik, karena kunci daya saing adalah efisiensi dan pasar yang besar. Yang pertama Indonesia belum punya oleh karena itu perlu dibangun.

Sumber : CNBC

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *