DPR Minta Aparat Untuk Tertibkan Importasi Tekstil Ilegal

TEKSTILPOST.ID – Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menyoroti maraknya kasus impor ilegal di sektor perindustrian tekstil dan produk tekstil (TPT) selama dua tahun terakhir.

Wakil ketua umum Partai Golkar ini  menyatakan impor ilegal itu menghambat pertumbuhan industri tekstil dalam negeri, serta menyebabkan kerugian negara yang mencapai triliunan rupiah.

“DPR mendesak koordinasi antara Kementerian Perindustrian,  Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan melalui Ditjen Bea dan Cukai agar mampu terintegrasi dalam mengaudit serta verifikasi secara menyeluruh sehingga dapat mencegah terjadinya impor ilegal tekstil,” kata Azis, Kamis (14/1/2021).

Sebelumnya, Azis berujar, para pelaku industri tekstil tanah air menyuarakan kegelisahan mereka akan maraknya impor ilegal yang berdampak langsung terhadap perindustrian dalam negeri.

Azis menyebut, berdasar catatan Ikatan Ahli Tekstil Indonesia (Ikatsi), kontribusi Industri TPT baru 1 persen – 2 persen kepada produk domestik bruto (PDB), dalam penghematan devisa karena peran ekspor USD 11 juta – USD 12 juta di tahun 2020 dan 2019 USD 15 juta. Penyerapan tenaga kerja mencapai 3,6 juta orang tahun ini.

Azis meminta aparat menyelidiki dan menindak tegas pelaku impor tekstil ilegal, karena telah merugikan industri dalam negeri.

“Industri dalam negeri tidak boleh dirugikan. Segera segera tindak tegas dengan menyelidiki dan memberikan sanksi pada pihak-pihak yang terlibat,” kata pimpinan DPR bidang koordinasi politik, hukum, dan keamanan, itu.

Azis menegaskan pemerintah dan aparat keamanan wajib pro aktif dalam mengatasi permasalahan ini.

Mantan ketua Komisi III DPR itu mendorong pemerintah melakukan upaya dan solusi yang tepat untuk mencegah importasi ilegal.

Dia menegaskan pemerintah juga harus mengevaluasi disparitas harga dalam dan luar negeri sehingga pasokan dan permintaan dapat terstruktur dengan baik. 

“Pemerintah perlu mengefisiensikan tata kelola industri tekstil, evaluasi kembali regulasi impor dengan pengawasan serta verifikasi persetujuan impor TPT. Yang terpenting lindungi industri tekstil dalam negeri,” katanya.

Azis mendesak agar kementerian dan institusi terkait dapat memperketat implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil. Hal itu untuk merespons keluhan para pelaku usaha dalam negeri, serta mengendalikan impor produk tekstil. 

“Industri tekstil menjadi sektor manufaktur strategis yang berkontribusi besar terhadap struktur ekonomi nasional, maka Permen Nomor 77 Tahun 2019 harus mampu terimplementasi dengan tepat dalam melindungi para pelaku usaha tekstil dalam negeri,” pungkas Azis.

Sumber : JPNN.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *