Industri TPT Akankah Dipertahankan Atau Dibiarkan?

Industri Tekstil dan produk tekstil (TPT) merupakan industri penyumbang surplus dengan penyerapan tenaga kerja terbesar. Kekuatan Industri TPT  di Indonesia adalah terintegrasinya industri dari hulu ke hilir. Tetapi saat ini para pengusaha TPT dihadapkan pada berbagai persoalan berat , bila persoalan yang dihadapi tidak segera dicarikan solusi, maka industri TPT akan mengalami kehancuran yang sudah barang tentu berakibat pada peningkatan pengangguran. Saat ini jumlah tenaga kerja yang bekerja di industri tekstil hingga tahun 2019 mencapai 2,83 juta orang. Persoalan yang dihadapi industri TPT salah satunya akibat adanya perlakuan  istimewa terhadap importir dibandingkan terhadap eksportir atau pengusaha pasar lokal .

Beberapa fasilitas kemudahan impor seperti PLB, Gudang Berikat, dan Post Border telah menghancurkan pasar domestik. Kebijakan yang berdampak pada penurunan kinerja  industri TPT dalam negeri antara lain adalah Permendag 64/2017 yaitu peraturan yang memfasilitasi impor , sebelumnya impor TPT hanya sebagai bahan baku produsen (API-P) sekarang pedagang (API-U) bebas impor, dan juga Permendag 28/2018 dan permendag 74/2018 dari pemeriksaan border yang ketat menjadi hanya menggunakan CCTV. Padahal disisi lain industri dalam negeri masih dihadapkan pada persoalan daya saing akibat mahalnya biaya energi , rendahnya produktifitas tenaga kerja, mahalnya biaya logistik, Sistem perpajakan yang tidak mendukung industri yang terintegrasi, serta kurangnya dukungan perbankan dan ini semua berakibat pada terjadinya deindustrialisasi ,defisit neraca perdagangan,pangsa pasar terus menurun. Hal lain yang memperparah semakin terpuruknya industri TPT adalah tidak tegasnya terhadap praktik impor unprosedural.

Pada tahun 2007 Industri TPT mengalami surplus hingga mencapai US$ 7,8 Miliar, tapi sejak  tahun 2008 hingga kini surplus terus mengalami penurunan, di tahun 2018 hanya US$ 3,2 Miliar dan hingga 2019 US$3.4 Milyar. Sementara di tahun 2020 Januari-Oktober sebesar US$3,55. Utilitas dari kapasitas terpasang terus menurun sejak tahun 2013 yaitu sebesar 73,1% hingga dibawah 60,63% di tahun 2017, serta 56,69% pada tahun 2019, dan volume produksi hanya 50% dari kapasitas terpasang.

Rata-rata pertumbuhan Ekspor dan impor industri TPT tahun 2008-2019 yaitu 2,5% dan 8,9% sehingga neraca mengalami defisit -4,3%. Pertumbuhan neraca negatif akibat pertumbuhan impor yang lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekspor. Ketergantungan terhadap impor terus menguat, dorongan impor tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekspor bahkan berdampak negatif bagi pasar domestik. Pakaian jadi impor 2018 naik hampir 2 kali lipat dibandingkan tahun 2016 yang menyebabkan industri garmen  pasar lokal terkena dampaknya. IKM dan UMKM Garment memproduksi 42% dari total produksi garmen nasional, 95% dijual di pasar domestik. Dan menguasai sekitar 40% pasar domestik. 24% pasar domestik saat ini dikuasai produk impor yang kian menggerus pangsa pasar produk lokal termasuk produk dari IKM dan UMKM.

Disamping itu pangsa pasar TPT Indonesia terhadap TPT dunia terus menurun tersusul oleh Bangladesh dan Vietnam. Pada tahun 2009 pangsa pasar TPT Indonesia terhadap TPT dunia sebesar 1,66% tidak jauh berbeda dengan  Bangladesh (2,43%) dan Vietnam (1,86%), tetapi di tahun 2018 pangsa pasar TPT Indonesia menurun menjadi 1,58% sedangkan Bangladesh dan Vietnam meningkat menjadi 4,72% dan 4,59%. Demikian pula  rasio impor terhadap ekspor Indonesia di tahun 2009 40,6% tetapi tahun 2018 menjadi 73,1% berbeda dengan Bangladesh yang 14,2% (2009) dan 28,5% (2018), adapun Vietnam rasionya menurun dari 61,9% (2009) menjadi 42,5% (2018). 

Dari uraian diatas maka perlu dilakukan beberapa tindakan untuk mencegah kondisi yang lebih buruk dari industri TPT. Pemerintah perlu lebih  mendengarkan dan mengakomodir harapan asosiasi-asosiasi agar keberadaan industri TPT tetap dapat dipertahankan, hal ini tentunya untuk mencegah  para pengusaha berpindah profesi menjadi importir karena lebih mudah menjadi importir dibandingkan eksportir. Dengan memperbaiki berbagai persoalan yang dihadapi industri TPT nasional akan memperbaiki rantai pasok industri TPT yang tentunya akan meningkatkan dengan daya saing dan secara bertahap dapat menguasai pasar domestik dan meningkatkan pangsa pasar dunia.

Rekomendasi kebijakan

Untuk menjaga dan mempertahankan industri TPT maka terdapat beberapa rekomendasi yang  dapat pula menjadi masukan bagi RPP Perindustrian dan RPP Perdagangan yang saat ini masih dalam pembahasan;

  1. Melanjutkan kesepakatan  pasca pertemuan dengan presiden  antara lain menutup sejumlah Pusat Logistik Berikat (PLB) tekstil yang menjadi jalan masuk produk impor, memberlakukan Safeguard untuk Benang dan Kain dan saat ini tengah dilakukan proses untuk safeguard garment dan karpet, mengimplementasikan harga gas untuk USD 6 /mmbtu pada sebagian industri hulu tekstil berbasis petrokimia, penyediaan bahan baku polyester berupa Paraxilene masih sedang berlangsung, kebijakan substitusi impor 35% dan penyediaan bahan baku lokal untuk IKM;
  2. Kebijakan substitusi impor 35% dan mendorong penggunaan bahan baku lokal  dapat berjalan selama pemerintah memberikan jaminan pasar domestik bagi produk dalam negeri. Dengan tidak adanya jaminan pasar maka pemberian insentif investasi tidak akan mendorong pertumbuhan industri dan investasi.
  3. Diperlukan peraturan untuk membantu industri dalam negeri dengan memberikan kemudahan Lokal Tujuan Ekspor (KLTE) dan Kemudahan Lokal Tujuan Lokal (KLTL) agar terjadi fairness atas fasilitas KITE untuk bahan baku impor.
  4. Revisi PERMENDAG 77 2019 untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri: Impor TPT hanya untuk produk yang tidak diproduksi didalam negeri dan hanya boleh diimpor oleh produsen (API-P) terverifikasi dan tidak dilakukan melalui PLB dan Gudang Berikat.
  5. Perjanjian Kerjasama Perdagangan yang ada selama ini cenderung merugikan produsen manufaktur dalam negeri dan menghambat investasi karena pasar domestik yang terlalu terbuka akibat perjanjian kerjasama perdagangan. Diperlukan aturan  yang mengatur khusus terkait pembentukan dan negosiasi Kerjasama Perdagangan baik bilateral, regional maupun multilateral.
  6. Pengawasan yang lebih ketat di  Kawasan pabean untuk menanggulangi pelanggaran prosedur impor yang saat ini marak (Under Invoice, Under Volume, Under Price, False declaration (COO), Transhipment dll). Dan perlu penegassan tegas bagi yang melanggar.
  7. Koordinasi antar kementerian untuk memberikan Kebijakan terintegrasi hulu-hilir bagi industri TPT khususnya dan industri manufaktur umumnya.

Penulis : Ina Primiana (Guru besar FEB Universitas Padjadjaran & Senior Ekonom CORE Indonesia)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *