Faisal Basri: Pemerintah Salah Diagnosis Lapangan Kerja

TEKSTILPOST.ID – Ekonom Senior Indef Faisal Basri menyebut pemerintah salah mendiagnosis kebutuhan lapangan kerja, dengan menyediakan sektor padat karya yang digencarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Lihatlah, berdasarkan data BPS per Agustus 2020, mayoritas pengangguran atau 13,6 persen merupakan tamatan SMK. Disusul lulusan SMA sebanyak 9,9 persen. Kemudian, lulusan diploma 8,1 persen, dan lulusan universitas 7,4 persen.

Dari sisi demografi, mayoritas pengangguran berusia 15-24 tahun. Artinya, Faisal menyimpulkan pengangguran di Indonesia mayoritas berpendidikan tinggi relatif tinggi dan berusia muda.

“Maukah adik-adik tamatan universitas, SMA, SMK, dan diploma ini jadi pekerja di industri padat karya? Misalnya, tukang jahit di industri garmen, kan tidak. Jadi, diagnosis pemerintah ini ngawur melulu,” jelasnya dalam dalam diskusi daring Memperjuangkan Hak Buruh dalam Implementasi UU Cipta Kerja: Strategi dan Tantangan di Era Globalisasi, Selasa (8/12).

Sementara, pengangguran yang pendidikan SD ke bawah, justru paling sedikit, yaitu 3,6 persen. Menurut dia, pengangguran dengan latar pendidikan SD ke bawah ini justru lebih mudah mendapatkan pekerjaan.

“Jadi, masalah pengangguran di Indonesia ini menciptakan lapangan kerja bukan untuk tamatan SD. Yang tamatan SD itu, cari kerja sendiri serampangan dia lakukan,” ucapnya.

Menurut Faisal, permasalahan utama di Indonesia adalah pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan tren menurun. Ia menuturkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di era pemerintahan Jokowi sebesar 5 persen, lebih rendah dari era sebelumnya di angka 7 persen dan 6 persen.

Ia menilai perlambatan pertumbuhan ekonomi ini dipicu oleh mesin penggerak pertumbuhan ekonomi yang mengandalkan faktor produksi, modal, dan tenaga kerja.

“Kita bangun ekonomi ini cuma mengandalkan pada faktor produksi, modal, dan tenaga kerja, sehingga terjadi perlambatan. Jadi, setiap tambahan pekerja dan tambahan modal menghasilkan pertumbuhan yang lebih rendah, di bawah proporsi tambahan modal dan tenaga kerjanya,” terang Faisal.

Selain itu, faktor inovasi yang melibatkan teknologi dan R&D juga kurang dikembangkan di Indonesia.

Kondisi ini tercermin dari rendahnya produktivitas pekerja karena tidak dibekali dengan keterampilan dan penguasaan teknologi mumpuni.

“Tapi bukan salah pekerja, karena pekerja tidak dilengkapi dengan teknologi, karena di kita inovasi, R&D rendah jadi kita bergantung pada input tenaga kerja, buruh, dan segala macam,” tandasnya.

Sumber: CNN Indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *