Ekonom: PHK Besar-besaran Bukti RI Alami Resesi Terburuk

TEKSTILPOST.ID – Pemutusan hubungan kerja (PHK) secara masif sudah menerpa Indonesia seiring dengan kondisi resesi yang sudah resmi terjadi di Indonesia. Sepekan ini saja ribuan orang di berbagai sektor terkena PHK. Mulai dari buruh pabrik sepatu, bahkan hingga karyawan rumah karaoke.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira mengatakan, badai PHK yang terjadi di Indonesia saat ini menjadi bukti nyata resesi terburuk yang dirasakan Indonesia selama 20 tahun terakhir.

Pasalnya, Bhima mengatakan resesi bukan cuma terjadi pada perusahaan bermodal besar saja saat ini.

“PHK yang terjadi di berbagai sektor bukti nyata Indonesia menghadapi resesi terburuk dalam dua dekade terakhir. UMKM pun lakukan PHK, bukan hanya perusahaan besar, tahun 1998 UMKM cenderung lebih tahan guncangan,” terang Bhima dalam siaran pers, Minggu (8/11).

Menurutnya, PHK sebetulnya harus menjadi keputusan paling akhir bagi perusahaan. Hal ini dilakukan untuk bisa mempertahankan karyawan-karyawan dengan kinerja yang baik, sehingga saat perekonomian pulih perusahaan tak harus sulit mencari tenaga kerja lagi.

“PHK itu harus menjadi keputusan yang paling akhir. Kenapa? Karena waktu ekonomi beranjak pulih maka perusahaan yang pertahankan karyawan tidak perlu kesulitan untuk memulai lagi ke tingkat produksi normal,” ucapnya.

Sementara itu, serikat buruh mengatakan di tengah kondisi resesi seperti ini memang banyak perusahaan yang memilih melakukan PHK. Pasalnya produksi menurun karena permintaan juga menurun, alhasil perusahaan tidak mendapatkan keuntungan.

Tetapi, Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan tidak semua perusahaan mengalami situasi yang darurat dan mewajarkan pemberlakuan PHK pada karyawannya.

“Dampak yang pertama pasti PHK karena produksi menurun, permintaan pasar menurun. Itu banyak terjadi di pabrik tekstil, garmen, sepatu, makanan minuman, komponen elektronik, hingga sektor penerbitan. Tapi ini bukan berarti PHK wajar, bagi perusahaan yang labour intensive (padat karya) misalnya, itu memang urgent, tapi di usaha padat modal itu tidak wajar,” ujar Iqbal.

Iqbal mengatakan saat ini harusnya daya beli masyarakat juga bisa dijaga pemerintah, sehingga konsumsi terus berjalan. Salah satunya dengan menaikkan upah minimum. Dengan begitu, perusahaan pun bisa tetap melakukan produksi untuk memenuhi permintaan konsumsi masyarakat. PHK pun bisa dihindari.

“Kalau mau menghindari PHK ya konsumsi dijaga. Salah satu faktornya itu jaga daya beli dengan upah. Nah kalau upah minimum aja nih nggak naik maka akan memukul daya beli efeknya, perusahaan bisa tutup karena kurang konsumsinya. PHK lah jadinya,” kata Iqbal.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *