UMP Yogyakarta Cuma Naik Rp 60 Ribu

TEKSTILPOST.ID – Upah minimum provinsi (UMP) Daerah Istimewa Yogyakarta 2021 telah ditetapkan menjadi Rp1.765.000. Jumlah ini naik Rp60.392 atau hanya 3,54% dari tahun 2020. Sejumlah serikat pekerja menegaskan menolak besaran kenaikan itu karena tak sesuai survei kebutuhan hidup layak.

Sejumlah serikat pekerja menilai kenaikan 3,54% itu melanggengkan upah murah buruh di DIY. Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY, Irsad Ade Irawan mengatakan upah murah membuat buruh di DIY tidak mampu membeli tanah dan rumah.

“Harga tanah terus naik. Namun, pekerja harus hidup dengan upah murah meski memiliki produktivitas yang baik,” kata Irsad, Minggu (1/11).

Hal serupa juga disampaikan buruh DIY dari Federasi Serikat Pekerja Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit (TSK) dan Niaga, Bank, Jasa Asuransi (NIBA) SPSI DIY.

“Upah yang murah yang ditetapkan tahun ke tahun berpotensi menaikkan angka kemiskinan dan ketimpangan di DIY,” ucap Patra Jatmiko selaku Pengurus FSP NIBA SPSI DIY.

“Kami kecewa terhadap putusan Gubernur yang hanya menaikan Upah Minimum sebesar 3,5%,” ucap Kirnadi dari FSP TSK SPSI DIY.

Sumber: Website Pemprov DIY

Selain itu, sejumlah organisasi buruh ini tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY. Tetapi, sempat beredar pernyataan Ketua DPD KSPSI DIY Ruswadi yang justru mengapresiasi kenaikan 3,5% tersebut.

“Kami menilai kenaikan 3,5% itu sudah bagus dan tentunya dunia usaha di DIY diharapkan masih mampu untuk mengikuti keputusan Gubernur DIY tersebut,” ucapnya yang dikutip di situs Pemda DIY.

Irsad pun ikut menjelaskan terdapat dua KSPSI di DIY. Organisasinya adalah KSPSI ASEAN Trade Union Council yang tidak pernah berkoordinasi dengan KSPSI pimpinan Ruswadi di MPBI DIY, forum komunikasi serikat pekerja di DIY.

Menurut Irsad, dari enam wakil buruh di Dewan Pengupahan DIY yang mengusulkan kenaikan UMP tersebut, hanya dua buruh yang tergabung di MPBI DIY. Adapun empat orang lain dari luar MPBI DIY.

Adapun MPBI DIY telah menemui Gubernur DIY pada 8 Oktober lalu untuk menyampaikan aspirasi UMP 2021 sesuai kebutuhan hidup layak (KHL), yakni sekitar Rp3 juta atau naik sekitar 50 persen dari UMP tahun ini.

“Yang mengirimkan surat permohonan audiensi kepada Gubernur DIY adalah MPBI DIY,” tegas Irsad.

Atas hal ini, Sekretaris Pemda DIY Kadarmanta Baskara Aji menyatakan pihak buruh telah terwakili di Dewan Pengupahan DIY. “Kalau jumlah ada enam dari buruh, enam dari APINDO, dan enam dari pemerintah. Keterwakilan (buruh) sudah terwakili dan sudah disepakati untuk naik tapi disesuaikan kondisi ekonomi,” tutup dia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *