Akibat Kasus Korupsi Impor Tekstil Kerugian Negara Mencapai Rp 1,6 Triliun

TEKSTILPOST.ID – Kasus importasi tekstil ini sedang dilakukan penyelidikan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Kerugian negara akibat kasus korupsi impor tekstil pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di periode 2018-2020 ditaksir mencapai Rp 1,6 triliun.

“Hingga kini, Kejaksaan sudah menetapkan lima orang tersangka dalam dugaan kerugian perekonomian negara sebesar RP 1,6 triliun,” kata Hari Setiyono selaku Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung di Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (26/10).

Dia menyebutkan, potensi kerugian perekonomian negara akibat korupsi belum menjadi konsen aparat penegak hukum di Indonesia. Menurutnya, ini akan berdampak pada pemulihan keuangan negara.

“Ini akan menyebabkan tingkat pemulihan keuangan negara seringkali tidak sebanding dengan opportunity cost dan multipliereconomy impact yang timbul akibat terjadinya tindak pidana korupsi,” ucap dia.

Kejagung akhirnya berinisiatif menggunakan pendekatan penghitungan kerugian perekonomian negara dalam kasus impor tekstil. Ia mengungkapkan bahwa penghitungan kerugian tersebut didasarkan pada dua elemen.

“Yang pertama, kerugian perekonomian dari penurunan aktivitas industri dalam negeri akibat lonjakan impor barang yang diselidiki. Kedua, potensi pengeluaran rumah tangga yang hilang akibat pemutusan hubungan kerja dari industri di dalam negeri,” kata Hari.

Kasus ini bermula dari penemuan 27 kontainer milik PT Fleming Indo Batam (FIB) dan PT Peter Garmindo Prima (PGP) di Pelabuhan Tanjung Priok, tanggal 2 Maret 2020. Jumlah dan jenis barang dalam kontainer tidak sesuai dengan dokumen.

Berdasarkan dokumen pengiriman, kain tersebut seharusnya berasal dari India. Faktanya, kain-kain tersebut berasal dari China dan tidak pernah singgah di India.

Temuan Kejagung, kapal yang mengangkut kontainer tersebut berangkat dari pelabuhan di Hongkong, singgah di Malaysia dan bersandar di Batam.

Dari Hongkong, kontainer mengangkut kain jenis brokat, sutra dan satin. Tetapi, muatan tersebut dipindahkan tanpa pengawasan otoritas berwajib di Batam.

Setelah muatan awalnya dipindahkan, kontainer yang sama diisi dengan kain yang lebih murah, yaitu kain poliester. Kontainer kemudian diangkut ke Pelabuhan Tanjung Priok.

Dalam kasus ini Kejagung telah menetapkan lima orang tersangka yang terdiri dari pegawai Bea Cukai Batam dan pihak perusahaan. Lima tersangka tersebut yakni, Kepala Seksi Pelayanan Pabean dan Cukai (PPC) I pada Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea Cukai Batam Haryono Adi Wibowo, Kepala Seksi PPC II KPU Bea dan Cukai Batam Kamaruddin Siregar, dan Kepala Seksi PPC III KPU Bea dan Cukai Batam Dedi Aldrian.

Kemudian, Kabid Pelayanan Fasilitas Kepabeanan dan Cukai (PFPC) KPU Bea dan Cukai Batam Mukhamad Muklas, serta pemilik PT Fleming Indo Batam (FIB) dan PT Peter Garmindo Prima (PGP) Irianto.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *