Kejaksaan Dinilai Belum Maksimal Usut Kasus Impor Tekstil

TEKSTILPOST.ID – Ahli hukum pidana Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad menilai, penyidik kejaksaan belum membongkar kerugian negara akibat importasi tekstil di Ditjen Bea dan Cukai secara penuh. Menurutnya, dengan nilai kerugian perekonomian negara mencapai Rp1,6 triliun, penyidik Kejaksaan Agung hanya menetapkan kepala seksi sebagai tersangka dalam kasus ini.

“Belum maksimal dalam mengungkap ini. Karena, menjerat tersangka dari kepala cabang atau kepala seksi di Bea Cukai cabang itu. Padahal, dia memiliki kewenangan terbatas,” kata Suparji,di Jakarta, Jumat (23/10).

Ia mengatakan masih banyak yang belum terungkap dalam kasus ini. Misalnya, apakah ada afiliasi antara pihak swasta dengan pejabat Bea Cukai agar bisa bebas dari bea masuk importasi tekstil.  

“Kalau memang ada indikasi pejabat lain yang terlibat harus diungkap dari motif hingga berapa keuntungan yang diperoleh,” ujar Suparji. 

Sebelumnya, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus pada Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah mengatakan, berkas perkara kasus importasi tekstil pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan tahun 2018–2019 dinyatakan lengkap atau P-21 oleh jaksa peneliti, pada Senin (19/10).

“Kemarin ya. Sudah lengkap,” kata Febrie, di Kejaksaan Agung.

Febrie melanjutkan, dalam waktu dekat penyidik akan melakukan pelimpahan tersangka dan barang bukti. Namun, dia belum bisa memastikan kapan waktu pastinya.

Pada akhir Agustus 2020 lalu, tim penuntut umum mengembalikan berkas perkara itu atau tahap P-19 untuk dilengkapi penyidik.

Kata Febrie, karena penuntut umum mengembalikan berkas perkara importasi tekstil ini maka penyidik akan kembali memeriksa kelima tersangka tersebut. Tujuannya, agar berkas perkara tersebut dinyatakan lengkap atau P21 oleh penuntut umum.

“Ini semua perlu penguatan lagi. Makanya, para tersangka dan saksi akan kembali diperiksa,” lanjut Febrie

Terkait perkara korupsi importasi tekstil ini, penyidik Jampidsus telah menetapkan lima tersangka. Empat tersangka merupakan pejabat di Kantor Bea dan Cukai Batam. Sisanya, merupakan pihak swasta.

Para tersangka itu, yakni Mukhamad Muklas selaku Kabid Pelayanan Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam.

Kemudian, Dedi Aldrian selaku Kepala Seksi Pabean dan Cukai III pada KPU Bea dan Cukai Batam. Serta Hariyono Adi Wibowo selaku Kepala Seksi Pabean dan Cukai I pada KPU Bea dan Cukai Batam. Kemudian, Kamaruddin Siregar selaku Kepala Seksi Pabean dan Cukai II pada KPU Bea dan Cukai Batam. Serta Irianto selaku pemilik PT Fleming Indo Batam dan PT Peter Garmindo Prima.

Selain menetapkan lima orang tersangka, penyidik terus memeriksa sejumlah saksi. Baik dari unsur swasta maupun pihak internal Ditjen Bea dan Cukai. Termasuk Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi yang juga sudah diperiksa penyidik Jampidsus.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *