Dua Pabrik Tekstil Sidoharjo Disanksi DLH Karena Buang Limbah ke Bengawan Solo

TEKSTILPOST.ID – Dua perusahaan yang bergerak di sektor tekstil mendapat teuran dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sragen karena pengelolaan limbahnya tidak tuntas. Hal ini membuat aliran Sungai Bengawan Solo tercemar.

Kepala DLH Sragen, Samsuri menerangkan pihaknya telah menggelar sidak ke lokasi karena dua pabrik ini dicurigai membuang limbah secara sembaragan.

“Temuan kami, satu pabrik ada pelanggaran. Sedangkan satunya lagi itu warna limbahnya saja. Di undang-undang juga belum tertera, namun Cuma Peraturan Menteri (Permen) 2020. Seharusnya warnanya sesuaid dengan baku mutu,” kata Samsuri dalam keterangan di Radar Solo, Minggu (18/10).

Ia mengatakan, hasil pengolahan limbah di satu industri ini sebetulnya tidak masalah, karena masih dapat digunakan sebagai pengairan pertanian. Sementara, ikan masih bisa hidup dan tidak berbau.

Tetapi, satu pabrik yang lain ini dipastikan melanggar aturan karena tidak sesuai dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), seperti dalam dokumen. Pabrik tersebut tak pernah mengirimkan laporan uji lab tentang limbahnya sejak 2018 lalu.

“Hasil laboratorium setiap bulannya harus dilaporkan setiap satu semester,” tuturnya.

Inspeksi ini menindaklanjuti program gubernur untuk menjaga dan melestarikan Bengawan Solo. Setiap kota maupun kabupaten dilintasi oleh sungai tersebut diwajibkan untuk melakukan pengawasan. Temuan dugaan pembuangan limbah pabrik ini terjadi 23 September lalu.

Pelaksana Tugas (PLT) Bupati Sragen, Dedy Endriyatno menuturkan, pengolahan limbah perusahaan tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari DLH Provinsi sudah memeriksa bahwa ada dugaan limbah berbahaya yang sengaja dibuang ke Bengawan Solo.

“Sudah dua tahun tidak memberikan laporan dan temuannya dilapangan, pembuangannya langsung tidak melalui IPAL. Pihak manajemen pabrik siap memperbaiki dan diminta DLH juga mengawasi hal ini,” ucap Dedy.

Atas hasil sidak ini, ada sanksi yang harus diberikan sesuai tahapan karena menyangkut persoalan kemaslahatan masyarakat. Sanksi yang berikan yakni berupa teguran tertulis. “ Kami datang kesini sudah masuk kedalam teguran keras,” tegas Dedy.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *