UU Omnibus Law Cipta Kerja Disahkan, SPSI Tekstil Siapkan Solusi

TEKSTILPOST.ID – Ketua Umum Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SP TSK SPSI) Kabupaten Sukabumi, Moch Popon mengatakann ada beberapa solusi yang bisa dilakukan untuk mengakomodir kepentingan buruh agar selamat dari ikatan Undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law.

Popon menerangkan bahwa pihaknya akan menawarkan kepada perusahaan yang di dalamnya terdapat serikat pekerja untuk mengamandemen Perjanjian Kerja Bersama (PKB), dengan tidak menurukan derajat regulasi Omnibus Law yang sudah diketok palu.

“Karena Omnibus Law dikebut dan disahkan oleh DPR dan pemerintah, maka solusi satu-satunya adalah bagaimana PKB yang sudah ada di perusahaan tetap dipertahankan dan derajat kualitas regulasinya tetap sama. Bahkan harus terus diperbaiki dan menghilangkan sangkut paut dengan aturan yang dituangkan kedalam Omnibus Law Cipta Kerja,” ucapnya, di Sukabumi, Selasa (6/10).

Dia juga berharap Pimpinan Unit Kerja (PUK) perusahaan segera menyetujui perubahan PKB yang sudah dibahas sejak lalu. Salah satunya menghilangkan interpretasi pasal ketentuan yang berhubungan dengan UU Cipta Kerja Omibus Law yang menghilangkan esensi keberadaan Undang-undang Ketenagakerjaan.

“Walaupun Omnibus Law dikebut dan disahkan, tapi harapan kita mengacu kepada PKB yang derajatnya tidak diturunkan dengan Undang-undang bagi mereka yang membuat sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam KUH Perdata. Beberapa PUK sengaja mengambil kesempatan mogok nasional ini untuk meminta agar segera disepakati PKB dari perusahaan,” pungkasnya.

Ia juga mengatakan, untuk menyelamatkan nasib buruh kedepannya dari Omnibus Law ini, selain membatalkan Omnibus Law melalui Perppu yang dikeluarkan oleh pemerintah, bisa juga dengan menggunakan mekanisme judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

Popon juga meminta agar perusahaan untuk menghindari adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan merumahkan karyawan-karyawannya. Kalau terpaksa di PHK maka minimal ketentuan dalam Pasal 156 UU No. 13 Tahun 2003 diberlakukan.

“Kami juga mengharapkan perusahaan menghindari pilihan PHK dan merumahkan terhadap pekerjanya. Kalaupun PHK menjadi opsi terakhir, maa hak buruh harus diberikan sesuai dengan ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 156 sementara jika dirumahkan tetap menerima upah secara penuh,” harap Popon.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *