Soal Mogok Nasional, Pengusaha: Industri Tekstil Bisa Stop Produksi

TEKSTILPOST.ID – Wacana buruh yang akan mengadakan mogok nasional selama tiga hari akan membuat industri manufaktur ketar-ketir, salah satunya yakni tekstil. Industri tekstil sekarang ini mengalami keadaan sepi permintaan dan impor produk tekstil yang semakin banyak. Akibatnya, sejumlah pengusaha khawatir dengan rencana aksi ini.

Redma Gita Wirawasta selaku Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Filament Indonesia (APSyFI) meyakini bahwa rencana tersebut akan berdampak besar terhadap produktivitas industri.

“Semua itu hak buruh untuk menyampaikan aspirasi. Kalau sampai jadi mogok, sudah posisi industri tekstil sedang sulit, ditambah aksi mogok nasional ini jadi tambah susah keadaannya. Ini harus bersama-sama. Kalau ada masalah, harus dibicarakan bersama secara mendalam. Kalau soal Omnibus Law, poin-poin dimana keberatan pekerja,” ucapnya, di Jakarta, Jumat (02/10).

Sulitnya permasalahan yang berpotensi timbul tak lepas dari biaya yang harus dibayar oleh industri. Perusahaan diperkirakan tidak bisa memenuhi permintaan pasar hingga kehilangan kontrak proyek yang sudah disepakati. Sedangkan, pasar tekstil untuk sekarang ini tidak besar dan harus bersaing dengan banyak produk impor.

“Kalau jadi mogok kerja, industri kan sama sekali tidak berhenti. Meski kondisi utilisasi sudah 50%, ada juga yang stop sama sekali, ada pula yang masih jalan beberapa. Kita kan produksi jalan 24 jam. Setelah stop ini kira-kira bisa 2-3 minggu running lagi. Jadi tambahan beban kalau sampai mogok,” ungkap Redma.

Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengaungkan aksi mogok nasional Oktober 2020 ini. Jutaan buruh bersedia melakukan mogok nasional sebagai sikap penolakan terhadap isi RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Rencana aksi ini akan dilaksanakan selama tiga hari berturut-turut, dimulai pada tanggal 6 Oktober 2020 dan diakhiri saat pelaksanaan sidang paripurna DPR RI yang membahas RUU Cipta Kerja tanggal 8 Oktober 2020.

Serikat buruh secara tegas tolak RUU Cipta Kerja Omnibus Law karena persoalan karyawan kontrak dan outsourcing seumur hidup, tanpa batasan waktu dan jenis pekerjaan.

“Dalam mogok nasional nanti, seluruh buruh yang sepakat akan menghentikan proses produksi pabrik. Dimana buruh-buruh ini akan keluar dari lokasi perusahaan dan berkumpul di lokasi tertentu yang sudah ditunjuk oleh masing-masing serikat pekerja di tingkat perusahaan,” pungkas Presiden KSPI, Said Iqbal dalam siaran pers, Senin (28/9).

Dalam sistem yang dibangun dalam isi Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Said khawatir bisa jadi tidak ada pengangkatan karyawan tetap sehingga perusahaan cenderung mempekerjakan buruh kontrak. Jika tidak ada karyawan tetap dan didominasi oleh buruh kontrak yang mudah dipecat, maka secara otomatis pesangon dan jaminan sosial seperti pensiun, hari tua dan jaminan kesehatan akan berpotensi hilang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *