Regulasi dan Konektivitas Stakeholder Tekstil Jadi Kunci Stop Importasi Tekstil Ilegal

TEKSTILPOST.ID – Pandemi COVID-19 membuat industri tekstil terpuruk. Hal ini membuat aliran kas pabrik terhambat akibat pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Selain itu, maraknya impor borongan membuat pasar Indonesia dipenuhi produk asing ilegal. Sehingga, membuat produk lokal kalah saing akibat harga miring yang ditawarkan produk impor.

Kepala Program Studi Magister Terapan Rekayasa Tekstil dan Apparel Politeknik STTT Bandung, Mohammad Widodo mengatakan untuk perkembangan impor pakaian China ke Indonesia itu terus mengalami peningkatan disetiap tahunnya.

Di tahun 2018, nilai impor pakaian mencapai US$ 148,64 juta dengan pertumbuhan sebesar 58,13%. Padahal, nilai impor pakaian  di tahun 2017 itu sebanyak US$ 148,64 juta dengan pertumbuhan 58,13%. Konsorsium stakeholder tekstil menjadi kunci dari segala permasalahan industri tekstil ini

“Di Eropa itu sudah terbentuk konsorsium antara Euratex, Textranet dan Autex. Saya kira Indonesia dapat mengadopsi konsorsium seperti Eropa. Dengan mempertemukan asosiasi tekstil, balai penelitian dan ahli-ahli tekstil dari setiap univeristas” kata Widodo saat mengisi webinar yang diselenggarakan BEM KM-Politeknik STTT Bandung yang bekerjasama dengan IKA ITT-STTT-Politeknik STTT Bandung dan TekstilPost, Sabtu (05/09).

Redma Gita Wirawasta selaku Sekretaris Jendral Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) membenarkan pernyataan soal impor tekstil. Rasio impor terhadap ekspor Indonesia juga dinilainya mengalami ketimpangan dari 40,6% menjadi 73,1%.  Sedangkan pangsa pasar Indonesia paling rendah dibandingkan Vietnam dan Bangladesh,

“Pangsa pasar Indonesia di tahun 2009 senilai 1,66% hingga 2018 malah menurun menjadi 1,58%. Kondisi pangsa pasar yang terus menurun ini akan membuat Indonesia semakin tertinggal dengan Bangladesh, India, dan Turki. Ketergantungan impor meningkta, dorongan impor akan berdampak negatif bagi pasar domestik” ucap Redma.

Redma juga menambahkan, hanya sektor garmen yang mengalami tren positif untuk neraca perdagangan TPT. Sementara, neraca perdagangan produksi kain, benang dan kain cenderung ke arah negatif.

Sekretaris Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Rizal Tanzil Rakhman menyebutkan bahwa fungsi regulasi terhadap industri tekstil dan produk tekstil (TPT) sangat diperlukan.

“Dengan regulasi, pasar dalam negeri tidak dikuasai oleh produk asing. Selain itu, meningkatkan daya saing dan efisiensi kerja serta berpeluang menaikan volume perdagangan karena besarnya potensi ekspor” jelas Rizal.

Rizal juga meminta pemerintah untuk memberikan kebijakan khusus yang dapat mendorong transaksi lokal dan nilai tambah domestik, misalnya KITE Lokal (KLTE).

Webinar ini dihadiri oleh Direktur Politeknik STTT Bandung Tina Martina, Ketua Umum IKA ITT-STTT-Politeknik STTT Bandung Rikrik Supriyadi, Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Elis Masitoh, Sekjen APSyFI Redma Gita Wirawasta, Kaprodi Magister Terapan Politeknik STTT Bandung Mohammad Widodo, Sekretaris Eksekutif API Rizal Tanzil Rakhman, para alumni dan mahasiswa tekstil dari seluruh Indonesia.

Penulis:
Ilham Setiawan (Mahasiswa Politeknik STTT Bandung)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *