Tidak Ada Koordinasi, Industri TPT Diperkirakan Mati Akhir 2020

TEKSTILPOST.ID – Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) diperkirakan akan mati pada akhir tahun 2020 karena terdampak pandemi Covid-19. Hal itu disebabkan, karena selama ini tidak ada koordinasi kebijakan antar instansi pemerintah terhadap industri TPT. Sementara, regulasi yang ada justru memrugikan industri tersebut.

“Persoalan pokok di industri ini justru datang dari peraturan-peraturan yang ada sekarang malah mematikan industri TPT. Jika tak ada keseriusan dari pemerintah untuk membangun keterkaitan industri dari hulu ke hilir, maka semua kebijakan hanya ucapan belaka” tegas Enny Sri Hartati selaku senior ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) dalam acara Forum Discussion Group (FGD), Selasa kemarin (18/08).

Menurutnya, pemerintah tidak memiliki itikad baik terhadap kebijakan pengembangan industri TPT yang konkrit dari hulu dan hilir. Sementara yang dihadapi oleh industri TPT adalah bea masuk bahan baku impor tinggi, sedangkan pakaian jadi (garmen) tarifnya free.

“Kalau kita bisa ekspor, pasti daya saingnya rendah karena harga bahan baku yang diimpor tidak kompetitif. Bahkan di dalam negeri pun kalah bersaing dengan produk garmen impor. Lama-lama industri TPT bukan cuma merosot, malahan bisa habis.” ujar Enny.

Enny mengungkapkan bahwa persoalan yang dihadapi industri TPT adalah akibat salah arah. Bahkan masalah ini terjadi bukan karena pandemi COVID-19, tetapi sudah terjadi sejak 10 tahun lalu. Menurutnya, ujung dari pemasalahan yang dihadapi industri tekstil adalah permasalahan tarif bea masuk bahan baku sehingga menyebabkan ketidakmampuan industri untuk bersaing dengan produk impor di pasar lokal.

“Rata-rata pertumbuhan ekspor tekstil selama 10 tahun terakhir hanya dikisaran 3%,  sedangkan impor tumbuh 10,4%.” jelasnya.

Dampak yang sangat dirasakan oleh industri TPT adalah pengurangan tenaga kerja, kesulitan membayar pinjaman bank,  dan yang paling parah adalah penutupan operasi usaha. Bahkan bila masalah ini tidak segera diselesaikan, Enny memperkirakan bahwa di akhir tahun ini industri TPT di Indonesia akan mati karena tidak adanya dukungan dari pemerintah. 

“Kebijakan industri tidak hanya bertumpu di Kementerian Perindustrian (Kemenperin), tapi juga banyak kementerian, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan serta stakeholder lainnya.” Kata Enny

Enny mengingatkan Kemenperin harus secara menyeluruh membahas positioning industri TPT. “Kemenperin harus berkoordinasi dengan kementerian terkait bagaimana cara-cara terstruktur, karena kebijakan ini by design. Artinya desain kebijakan ini harus ada upaya-upaya yang terstruktur dan masif.” Sambung Enny.

Pernyataan Enny senada dengan penyataan Jemmy Kartiwa Sastraatmaja selaku Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API). Dia mengungkapkan nilai ekspor pada Maret 2020 anjlok 60% dibandingkan dengan bulan sebelumnya sehingga berimbas pada sekitar 2,1 juta tenaga kerja yang dirumahkan, akibat makin melemahnya daya beli masyarakat. 

Menurut Jemmy, pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidak serta merta membuat industri tekstil kembali hidup. Sebab banyak pengusaha yang kehabisan modal untuk membayar upah selama masa PSBB dan pembayaran cicilan dan bunga pada bank.

Karena itu, Jemmy meminta  pemerintah membantu usaha mereka dengan melakukan langkah antara lain, pertama adalah pemerintah membuatkan aturan yang mengatur importansi pakaian jadi di Indonesia; kedua, pemberian bantuan yang bersifat cepat untuk menggerakkan TPT berupa subsidi listrik selama satu tahun; ketiga, bantuan berupa tambahan modal kerja dan subsidi bunga bagi industri TPT, terutama yang berstatus collect 1 sebelum COVID-19. 

“Terakhir, opsi berupa subsidi tarif listrik sebesar 25 persen atau pemberian diskon tarif listrik pada jam 22:00-06:00,” tutupnya.

FGD yang bertemakan “Upaya Pemulihan Ekonomi dan Industri Tekstil di Indonesia,” menghadirkan pembicara Jemmy Kartiwa Sastraatmadja Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Sunarso (Ketua HIMBARA/ Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk), Enny Sri Hartati (Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance/(INDEF), dan Muhammad Khayam, Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Perindustrian

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *