Korban PHK Tekstil di Kapubaten Bandung Sudah Tak Mampu Membeli Kebutuhan Pokok

Bandung – Pengurus Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Pekerja Seluruh Indonesia (PC SPTSK SPSI) Kabupaten Bandung masih berkomitmen untuk memperjuangkan nasib pekerja yang terkena dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan akibat pandemi COVID-19.

Selain itu, organisasi buruh tersebut bersikeras menolak rencana pengesahan Undang-Undang Omnibus Law menjadi Undang-Undang, khususnya pada klaster ketenagakerjaan.

“Kami tak akan berhenti memperjuangakn 13.000 buruh yang saat ini menjadi korban PHK. Mereka umumnya korban PHK dan dirumahkan oleh pabrik tekstil” kata Uben Yunara selaku Ketua PC SPTSK SPSI Kabupaten Bandung, Selasa (04/08).

Uben menjelaskan bahwa setelah bulan ini mereka yang menjadi korban PHK maupun dirumahkan, banyak yang sudah tidak sanggup membayar kontrakan rumah.

“Lebih khawatirnya, banyak diantara mereka yang sudah tidak mampu membeli kebutuhan pokok. Kami mohon dukungannya dari pihak-pihak terkait baik pengusaha yang mempekerjakan buruhnya maupun dari pemerintah” ujar Uben.

Dia mengungkapkan korban PHK mayoritas dari kalangan perempuan. “Mereka kebanyakan menjadi tulang punggung keluarganya untuk kebutuhan sehari-hari” ungkapnya.

Uben juga mengatakan bahwa belasan ribu pekerja saat ini yang kehilangan pekerjaan itu, tercatat dari 21 pabrik Kabupaten Bandung.

“Kami mengapresiasi perusahaan yang masih memiliki niat baik kepada buruhnya. Terdapat dua pabrik yang masih bersedia memenuhi tuntutan buruhnya yakni Ferinatex dan Malakasari” jelas Uben.

PT Ferinatex sudah memberikan hak pekerjanya dengan total perorangan sekitar Rp 60 juta untuk 500 orang buruh. “Jadi totalnya mencapai Rp 30 miliar” katanya.

Sementara itu, Malakasari sudah bersedia memayar pekerjanya yang berkisar Rp 40 miliar dengan total buruh lebih dari 500 orang. Sedangkan, pabrik-pabrik lainnya sedang melalukan perundingan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) yang meliputi perselisihan hak.

“Selain perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dapat diselesaikan dengan dua jalur yakni pengadilan dan di luar pengadilan” tutup Uben.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *