Strategi Kemenperin Capai 35% Subtitusi Impor

Bandung – Kementerian Perindustrian menargetkan program substitusi impor mencapai 35% dalam kurun waktu dua tahun, sehingga bisa mengurangi ketergantungan bahan baku dari luar negeri.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan hal tersebut merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing nasional.

“Pemerintah sedang dalam proses merumuskan road map untuk program substitusi impor, sehingga nanti output dan outcome-nya adalah substitusi impor yang didorong dapat mencapai 35% pada 2022” ujar Agus dalam siaran pers, Kamis (30/07).

Dia menjelaskan langkah yang ditempuh untuk mewujudkan kebijakan tersebut, antara lain substitusi impor pada industri yang tercatat memiliki nilai impor tinggi di tahun 2019. Sektor yang dimaksud yakni industri mesin, kimia, logam, elektronika, makanan, peralatan listrik, tekstil, kendaraan bermotor, barang logam, serta karet dan barang dari karet.

Pemerintah yakin dengan melalui berbagai kebijakan pendukung, struktur industri nasional bisa lebih mendalam dengan adanya peningkatan investasi dan penyerapan tenaga kerja baru.

Dengan target substitusi  tersebut, Kemenperin juga melakukan langkah peningkatan utilisasi produksi seluruh sektor industri pengolahan, dengan target secara bertahap pada 2020, 2021, dan 2022 masing-masing sebesar 60%, 75% dan 85%.

Agus mengatakan utilisasi sektor industri sebelum terjadinya COVID-19 mencapai 75%. Saat ini, dengan adanya tekanan akibat pandemi, utilitas turun hingga 40%.

Ia mengklaim berkat berbagai upaya dilakukan untuk mengurangi dampak COVID-19 terhadap industri, saat ini rata-rata utilisasi sektor industri perlahan mulai bangkit sebesar 50%.

Pemerintah telah menyusun instrumen pengendalian impor, di antaranya larangan terbatas, pemberlakuan preshipment inspection, maupun pengaturan pelabuhan di wilayah timur Indonesia sebagai pintu masuk untuk komoditas yang diutamakan.

Instrumen lainnya adalah pembenahan lembaga sertifikasi produk untuk penerbitan Standar Nasional Indonesia (SNI), penerapan SNI wajib, mengembalikan aturan pemeriksaan produk impor dari post-border ke border, menaikan tarrif Most Favored Nation untuk komoditas strategi, serta  implementasi trade remedies.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *