Pemerintah Terbitkan Bantuan Pembiayaan Modal Kerja Bagi Industri Padat Karya

Bandung  – Pemerintah resmi merilis program penjaminan kredit modal kerja bagi pelaku usaha korporasi. Hal ini dilakukan demi percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan target realisasi kredit modal kerja yang dikucurkan mencapai Rp 100 triliun hingga 2021.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan pemerintah akan menjamin hingga 80% pinjaman yang diajukan korporasi yang menjadi sektor prioritas.  Sektor yang menjadi prioritas bantuan ini diantaranya pariwisata, otomotif, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, elektronik, kayu olahan, furniture, produk kertas serta sektor usaha yang memenuhi kriteria terdampak COVID-19 dan termasuk padat karya.

“Penjaminan porsi kredit yang dijamin pemerintah adalah 60% dan 40% dari perbankan. Namun untuk sektor yang menjadi prioritas pemerintah dijamin lebih besar, yaitu 80% oleh pemerintah dan 20% oleh perbankan” kata Sri Mulyani dalam acara peluncuran penjaminan kredit yang disiarkan langsung via YouTube, Rabu (29/07).

Menkeu mengatakan upaya ini sebagai bentuk menekan potensi moral hazard. “Agar kita mampu memberikan stimulasi namun ada pencegahan moral hazard, bank tetap tanggung jawab meskirpun resiko lebih besar ada di pemerintah” kata beliau.

Adapun kerjasama ini melibatkan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), dan 13 bank, meliputi BNI, BRI, BTN, Bank Mandiri, Bank Danamon, Bank DKI, Bank HSBC, Bank ICBC Indonesia, Maybank Indonesia, Bank MUFG Indonesia, Bank Resona Perdania, Standard Charatered, Bank Indonesia, dan UOB Indonesia.

Sri Mulyani juga menyatakan bahwa perusahaan wajib memberikan bukti bahwa aktivitasnya turun karena pandemi. Kemudian harus ada dokumentasi bahwa perusahaan memiliki karyawan setidaknya 300 orang.

“Syarat utamanya perusahaan harus membuktikan bahwa aktivitasnya turun dan dokumentasi karyawan diatas 300 orang” ujar Sri Mulyani.

Perusahaan juga wajib memberikan dokumen rencana penggunaan kredit yang diajukan yang akan digunakan untuk apa saja.

“Wajib ada dokumen rencana penggunaan anggaran, entah untuk survivability atau untuk daya tahan perusahaan maupun ekspansi” jelas Sri Mulyani

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *