Kadin Mengadu Sulit Tarik Modal Kerja Rp 303,76 Triliun

Bandung – Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang Industri (KADIN) mengaku membutuhkan kredit modal kerja dari perbankan untuk memulihkan usaha yang jatuh akibat pandemi COVID-19. Kebutuhan stimulus modal kerja sebesar Rp 303,76 triliun untuk membuka kembali aktivitas perekonomian selama 6 bulan.

Jumlah tersebut ditaksir dari 5 sektor industri seperti disampaikan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gappmmi), Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprisindo), Gabungan Pengusaha Elektronik (Gabel), dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).

Ketua KADIN Roslan Roeslani merincikan perusahan tekstil membutuhkan dana Rp 141,5 triliun. Sektor makanan dan minuman sebesar Rp 100 triliun. Sektor alas kaki sebesar Rp 40,5 triliun. Sektor hotel dan restoran sebesar Rp 21,3 triliun.

Sedangkan sektor elektronik dan alat-alat listrik rumah tangga sebesar Rp 407 miliar. Di luar hitungan tersebut, dia memperkirakan sektor UMKM membutuhkan modal kerja sebesar Rp 125 triliun.

Roslan mengatakan bahwa pihak bank masih ragu-ragu memberikan kredit modal kerja kepada pelaku usaha. Pihak bank mengkhawatirkan resiko kredit macet ke depannya.

“Kita usulkan modal kerja ini, tapi pihak bank masih ragu-ragu” kata Roslan, Rabu (29/07).

Keraguan ini bukan karena perbankan tidak memiliki likuiditas. Kredit modal kerja sulit didapatkan karena terhalang oleh penjaminan dari resiko kredit. Dia mengusulkan agar pemerintah memberikan pinjaman kredit hingga 80 persen sehingga perbankan hanya menanggung penjaminan kredit 20 persen

”Pemerintah cukup memberikan jaminan untuk resiko kredit mereka sampai 80 persen, baik jaminan langsung oleh pemerintah Askrindo atau Jamkrindo sehingga mereka yakin” ujar Roslan.

Dalam waktu bersamaan, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo meminta perbankan tidak ragu memberikan kredit modal kerja kepada pelaku usaha, terutama usaha mikro kecil dan menengah.

“Tentunya perbankan bukan hanya Himbara, tetapi bank swasta, bank pembangunan daerah (BPD), dan bank lainnya diharapkan lebih berani mengambil resiko karena ada penjaminan” tegas Kartika.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *