Sapu Bersih Pelaku Korupsi Impor Tekstil

Bandung – Tahun 2019 menjadi masa suram bagi industri tekstil. Besarnya keran impor bahan baku di sektor hulu menyebabkan pabrik-pabrik tercekik. Bahkan tidak sedikit pabrik yang harus gulung tikar. Dalam kurun waktu 2018-2019, setidaknya ada 9 pabrik yang dilaporkan bangkrut akibat kalah bersaing dengan produk impor. Hal tersebut bersinggungan langsung dengan sektor tenaga kerja sehingga ribuan pekerja harus menerima pemutusan hubungan kerja (PHK).

Adanya kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan No.64 tahun 2017 menggantikan Peraturan Menteri Perdagangan No.85 tahun 2015 membuat impor semakin banyak. Selain itu, fasilitas kemudahan impor Pusat Logistik Berikat (PLB) sempat jadi biang kerok juga terkait impor tekstil. Pasar domestik harus menjadi jaminan pasar bagi industri lokal supaya bisa hidup.

Gambaran derasnya impor tekstil dapat di lihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait impor kain. BPS mencatat, setidaknya dalam kurun waktu antara 2016-2018, impor kain terus mengalami peningkatan. Pada 2016, tercatat Indonesia mengimpor kain sebesar 238.219 ton. Pada 2017 jumlah kian banyak, yakni 291.915 ton dan pada 2018 menjadi 413.813 ton. China, Korea Selatan, Hong Kong dan Taiwan menjadi negara-negara asal impor kain terbesar. China menjadi penyumbang impor kain sebesar 67,86%.

Kondisi ini membuat industri tekstil Indonesia tidak mampu menyerap pangsa pasar dalam negeri karena tidak memiliki daya saing dengan produk impor. Pemerintah merespon dalam situasi ini dengan menerbitkan beberapa peraturan. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan tiga Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sekaligus pada 9 November 2019.

Peraturan pertama dituangkan kedalam PMK 161/PMK.010/2019, yang berisi tentang pengenaan bea masuk tindakan pengamanan sementara (BMTPS) terhadap impor produk benang (selain benang jahit) dari serat sintetis dan artifisial, yang diimpor mulai dari Rp 1.405 per kilogram.

Kedua, PMK 162/PMK.010/2019 yang berisi tentang pengenaan BMTPS terhadap impor produk kai, dikenakan BMTPS dengan ketentuan Rp 1.310 per meter – Rp 9.521 per meter.

Ketiga, PMK 163/PMK.010/2019 tentang pengenaan BMPTS terhadap impor produk tirai (termasuk gorden), keran dalam, kelambu, tempat tidur, dan barang perabot lainnya, yang diimpor sebesar Rp 41.083 per kilogram.

Selain itu, lembaga terkait juga melakukan respon hal tersebut. Misalnya, Direktorat Bea dan Cukai menerbitkan Peraturan No.Per-07/BC/2019 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor. Kementerian Perdagangan juga merevisi Permendag  No.64 tahun 2017 menjadi Permendag No. 77 tahun 2019 tentang ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT).

Ditjen Bea Cukai merupakan instansi dibawah Kementerian Keuangan yang bertugas menjadi ‘pintu masuk’ Indonesia dari barang-barang yang tidak diinginkan. Sebagai sebuah lembaga ‘pintu’, tentunya Ditjen Bea Cukai memiliki tanggung jawab pula dalam urusan impor tekstil.

Kasubdit Komunikasi dan Publikasi Ditjen Bea dan Cukai Deni Surjantoro mengatakan, pihaknya sudah mengawal kebijakan PMK sejak resmi diberlakukan

“Kami sudah melakukan pengamanan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan modus pelanggaran” kata Deni saat diwawancarai media.

Ia menuturkan sudah melakukan penguatan intelijen melalui pengolahan data dan informasi, mengecek profil importir, analisis dan pengawasan fisik. Dia juga menjelaskan bahwa Ditjen Bea Cukai terus berkoordinasi dengan Kemendag, Kemenperin, TNI dan Polri.

Di sisi lain, Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti justru mengkritisi penetapan harga be masuk kain yang tertera pada PMK 162/PMK.010/2019. Di dalam peraturan tersebut, satuannya dihitung berdasarkan meter, bukan berat dengan satuan kilogram.

Padahal Esther memberikan rekomendasi dari Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI), kain mentah Rp. 11.000 per kilogram dan kain jadi Rp. 32.000 per kilogram.

“Di tim kepentingan nasional diubah satuannya menjadi per meter, padahal isi kontainer domennya selalu ada satuan berat. Dengan konversi ke meter, maka akan terjadi celah untuk dilakukan under volume” kata Esther

Esther pun menduga, dalam penyusunan beleid tersebut ada campur tangan pihak importir. Hal itu bisa dilihat dari masih banyaknya celah untuk dapat melakukan impor, tanpa dikenai bea masuk. Kondisi serupa terlihat di revisi Permendag.

“Sama halnya dengan Permendag No.77 Tahun 2019 yang dibuat oleh kelompok yang sama dengan Permendag No.64. Jadi, tidak inline dengan yang diingikan presiden untuk menyelamatkan industri tekstil” ujar Esther.

Ketua Ikatan Ahli Tekstil Seluruh Indonesia (Ikatsi) Suharno Rusdi melihat negara-negara seperti Taiwan dan hongkong bisa menjadi perantara China untuk mengirimkan barangnya ke Indonesia, sehingga tetap tak dikenakan bea masuk.

Esther menyebut, adanya pengecualian 124 negara yang tidak dikenakan bea masuk di dalam PMK, yang berpotensi menjadi celah impor tekstil.

Di saat perekonomian Indonesia terdampak karena COVID-19, Kejaksaan Agung menetapkan tersangka dalam kasus penyeludupan tekstil sejak tahun 2018 sampai 2020 pada 25 Juli 2020. Tersangka menyeret dari kalangan swasta dan pihak kantor pelayanan utama (KPU) Bea dan Cukai Kota Batam, Provinsi Riau. Tersangka tersebut berinisial IR sebagai pemilik PT Flemings Indo Batam dan PT Peter Gramindo Prima.

Selain itu, terdapat empat orang tersangka lainnya berinisial DA, MM, KS, dan HA. Mereka merupakan pejabat kantor pelayanan utama Bea dan Cukai Kota Batam.

Kasus ini bermula di periode 2018 hingga April 2020 saat tersangka melakukan kegiatan impor kain sebanyak 566 kontainer. PT Flemings Indo Batam, PT Peter Gramindo Prima dan pejabat Pabean dan Cukai Kota Batam diduga melakukan transaksi jahat dengan modus mengubah invoice dengan nilai yang lebih kecil untuk mengurangi biaya masuk yang harus dibayar.

Tersangka secara sengaja mengurangi volume dan jenis barang dalam dokumen perizinan dengan tujuan mengurangi kewajiban BMTPS dengan surat keterangan asal (SKA) yang tidak valid.

Sebelumnya pun, KPU Bea Cukai Tanjung Priok menemukan 27 kontainer milik perusahaan tersebut pada 2 Maret 2020. Temuan ini didapatkan ketidaksesuaian jumlah jenis barang antara dokumen PPFTZ-01 Keluar dengan isi muatan hasil pemeriksaan fisik barang. Jumlah kelebihan fisik barang untuk PT Peter Gramindo Prima sebanyak 5.075 roll dan PT Flemings Indo Batam sebanyak 3.075 roll.

Di dalam dokumen pengiriman tersebut menyebutkan kain tersebut berasal dari Shanti Park, Myra Road, India dan kapal pengangkut dari Pelabuhan Nhava Sheva di Timur Mumbai, India. Namun, kapal tersebut tidak pernah transit di India dan kain-kain tersebut nyatanya dari China.

Pada Senin lalu (20/07), Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tanjung Balai Karimun berhasil menciduk kapal tanpa ABK yang menyelundupkan 3.395 roll tekstil. Pelaku menimbun tekstil di lambung kapal dengan ditutupi dengan 49 buah kasur busa. Total kerugian negara di taksir mencapai Rp 4.962.558.405.

Kejaksaan Agung sudah memeriksa 20 saksi terkait kasus impor tekstil yang terdiri dari pejabat Bea Cukai dan pengusaha. Selain itu, penyidik akan menelisik dan mendalami keterlibatan Direktur Jendral (Dirjen) Bea dan Cukai Pusat Heru Pambudi dan Direktur Tertib Niaga pada Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tatib Niaga Kementerian Perdagangan RI Shiar Dadjopan Pohan.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Heri Setiyono menjelaskan pemeriksaan dilakukan guna mencari bukti tentang tata laksana proses improtasi barang dari luar negeri.

“Kami sedang mencari fakta tentang prosedur yang diatur oleh Kementerian Pedagangan dan pelaksanaan lapangan yang dilakukan Bea Cukai di Batam” ujar Hari

Kejaksaan Agung pun memanggil Mantan Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat Usman untuk memberikan keterangan terkait dugaan penyeludupan impor sebagai saksi. Penyidik meminta kesaksian Ade terkait tata kelola proses importasi barang dari luar negeri khususnya India.

Kejaksaan Agung akan membawa kasus penyeludupan tekstil ilegal ini ke ranah dugaan korupsi yang melibatkan kerugian perekonomian negara.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *