Kejagung Panggil Direktur Kemendag dan Dirjen Bea Cukai Terkait Impor Tekstil

Bandung – Kejaksaan Negeri Agung memanggil Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi sebagai saksi dalam kasus korupsi impor tekstil, Senin (20/07). Kasus ini melibatkan bawahannya yang kini sudah menjadi tersangka.

Dalam surat panggilannya, Heru diminta untuk menghadap Kepala Sub Direktorat Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Kejaksaan Negeri Agung jam 09.00 WIB.

Kepala Humas Bea Cukai Deni Sujantoro membenarkan surat pemanggilan itu. Hingga berita ini diturunkan, Heru belum menjawab keterangan untuk konfirmasi panggilannya.

Sementara itu, kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait impor tekstil pada Dirjen Bea dan Cukai periode 2018-2020 terus diselidik Kejaksaan Agung. Terbaru, penyidik memeriksa Direktur Tertib Niaga pada Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI, Sihar Dadjopan Pohan, Kamis lalu (16/07).

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum, Hari Setiyono menjelaskan pemeriksaan dilakukan guna mencari serta mengumpulkan bukti tentang tata laksana proses importasi barang dari luar negeri. Khususnya untuk tekstil dari India yang mempunyai pengecuali tertentu dengan barang importasi lainnya.

“Kami sedang mencari fakta bagaimana prosedur yang diatur oleh Kementerian Perdagangan RI dan bagaimana pelaksanaan di lapangan yang dilakukan oleh bea cukai di Batam” kata Hari, Kamis lalu (16/07).

Dua saksi lainnya turut diperiksa oleh penyidik yaitu Pengelola Gedung Pengelola Gedung Apartemen Pangeran Jayakarta, Andreas D Meza dan Direktur PT Insani Mandiri Lestari, Tjing Ful alias Elna.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Agung menetapkan lima orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam importasi tekstil pada Dirjen Bea dan Cukai periode 2018-2020. Kelima orang tersebut atas nama Dedi Aldrian (Kepala Seksi Pebean dan Cukai III Kota Batam), Mukhamad Muklas (Kepala Bidang Pelayanan Fasilitas Kepabeanan dam Cukai Kota Batam), Kamaruddin Siregar (Kepala Seksi Pabean dan Cukai II Kota Batam), dan Hariyono Adi Wibowo (Kepala Seksi Pabean dan Cukai I Kota Batam), dan Irianto (Pemilik PT. Flemings Indo Batam dan PT. Peter Gramindo Prima).

Kelima orang tersebut dijerat Pasal 2 ayat 1 UU No.31 Tahun 1999 juncto UU No.20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *